"Kepala Badan", Seni Menghilangkan Kepala Agar Tidak Sakit

"Kepala Badan", Seni Menghilangkan Kepala Agar Tidak Sakit

• Mencacah Gagasan Memenggal "Akal dan Nurani"

• Mencari Bahasa Panggung dan Menemukan Daya Ucap

• Ketika Teater Mengukur Dirinya Sendiri

• "Kepala Badan" Teater Djarum

SAYA menonton "Kepala Badan" di Taman Budaya Kudus, pada Sabtu (31/10) kemarin, dengan kepala yang sedang pusing oleh berita-berita yang lalu lalang dalam negeri. Sementara di panggung, Teater Djarum menawarkan solusi, hilangkan saja kepalanya.

Di luar panggung, solusi itu terasa familiar. Bahkan, dalam beberapa keadaan, kita seperti sedang menyaksikan lakon yang sama, hanya berbeda pemain, kostum, dan tata cahaya.

Barangkali itulah yang membuat pertunjukan ini menarik. Ia tidak sedang berusaha menjadi cermin yang memantulkan wajah masyarakat secara realistis. Sebaliknya, ia menghadirkan sebuah dunia yang begitu tidak masuk akal, namun rasanya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Sebuah ironi yang membuat penonton tertawa, lalu beberapa detik kemudian kita menyadari bahwa yang sedang ditertawakan mungkin adalah diri kita sendiri.”

Lakon karya Teater Djarum ini barangkali berangkat dari premis yang sengaja dibuat absurd. Pandemi sakit kepala melanda, wali kota yang panik, dokter dan timnya yang diberi mandat darurat untuk melakukan penghilangan kepala sebagai obat. Hasilnya, masyarakat hidup tanpa kepala. Tidak sakit lagi, tidak protes lagi, tidak perlu memikirkan apa pun.

Persoalannya selesai dengan cara yang paling sederhana sekaligus paling membuat bergidik ngeri, menghilangkan sumber persoalan dengan menghilangkan bagian yang merasakan persoalan itu.

Di sinilah kekuatan metafora “Kepala Badan” bekerja. Kepala yang bukan sekadar bagian tubuh secara biologis sebagai pusat kendali manusia. Namun ia menjadi simbol kesadaran, nalar, ingatan, pertimbangan, dan kemampuan seseorang untuk mempertanyakan sesuatu.

Dimana menghilangkan kepala berarti menghilangkan kemungkinan untuk berpikir. Manusia tetap hidup, tetapi kehilangan salah satu hal yang membuatnya menjadi manusia. Saat mengobrol, sutradara Asa Jatmiko menyebutnya sebagai seni Penguasa memanjakan rakyatnya dengan tanpa perlu berpikir.

Bagi saya, pernyataan ini menarik karena menyentuh persoalan yang lebih dalam daripada sekadar hubungan antara penguasa dan rakyat. Ada keinginan penguasa untuk kebaikan rakyat. Ada kritik terhadap kekuasaan yang menganggap ketenangan masyarakat sebagai keberhasilan, bahkan ketika ketenangan itu diperoleh dengan menghilangkan kesadaran kritis.

Tentu saja, masyarakat yang tidak mengeluh adalah masyarakat yang menyenangkan bagi penguasa. Tidak ada demonstrasi, tidak ada pertanyaan, tidak ada kritik, tidak ada tuntutan penjelasan.

“Semuanya berjalan tertib.”

Tetapi, apakah ketertiban semacam itu benar-benar menunjukkan keberhasilan sebuah pemerintahan? Atau justru menjadi tanda bahwa masyarakat telah kehilangan kemampuan untuk mengenali masalah?

Dramatugi Bunuh Diri Filosofis

Bagi saya, ini adalah bunuh diri filosofis ala penguasa. Albert Camus dalam Mitos Sisifus menjelaskan absurditas sebagai benturan antara hasrat manusia untuk menemukan makna dan rasionalitas dengan dunia yang tidak selalu memberikan jawaban.

Manusia ingin memahami, sementara dunia sering kali hanya diam. Manusia ingin jawaban dan dunia memberikan sakit kepala.

Bagi Camus, absurditas bukan alasan untuk menyerah. Ia justru menjadi titik awal untuk menyadari kondisi manusia dan menentukan bagaimana seseorang harus menjalani hidupnya. Dalam pembahasannya, Camus menolak bunuh diri sebagai jalan keluar dari absurditas. Ia juga mengkritik apa yang dapat disebut sebagai bunuh diri filosofis. Yang mana adalah lompatan menuju keyakinan atau jawaban yang menghapus ketegangan absurditas tanpa benar-benar menghadapinya.

Dalam konteks Kepala Badan, tindakan walikota dapat dibaca sebagai bentuk pelarian semacam itu. Ia tidak mampu menyembuhkan sakit kepala, maka ia menghapus kepalanya. Ia tidak mampu menghadapi kerumitan manusia, maka ia menyederhanakan manusia menjadi tanpa kesadaran.

Di sinilah absurditas menjadi kritik politik. Sebab, tindakan Walikota yang tampak tidak masuk akal di panggung justru memperlihatkan cara berpikir yang sering muncul dalam praktik kehidupan. Yaitu ketika persoalan terlalu rumit untuk diselesaikan, yang disederhanakan bukan persoalannya, melainkan orang-orang yang mengalaminya.

***

Lalu kita hidup di masa ketika logika "Kepala Badan" dapat dipentaskan setiap hari tanpa panggung. Ketika kritik dianggap mengganggu stabilitas, persoalannya bukan lagi apakah kritik itu benar atau salah. Yang dipersoalkan justru keberanian orang untuk menyampaikannya.

Itulah “tone deaf” yang dimaksud, kekuasaan yang tuli bukan karena tidak mendengar, melainkan karena menganggap mendengar sebagai sesuatu yang tidak perlu. Suara publik yang terdengar, tetapi tidak harus dipertimbangkan. Kritik boleh disampaikan, tetapi tidak harus dijawab. Aspirasi bisa ditampung, tetapi belum tentu menjadi bagian dari keputusan.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat tanpa kepala dalam pementasan Teater Djarum menjadi potret yang mengganggu penalaran saya. Mereka adalah warga yang telah dibuat nyaman dengan ketidaknyamanan yang disembunyikan. Dimanjakan dengan bantuan sesaat, hiburan yang melimpah, dan jargon "demi kenyamanan bersama", tetapi perlahan kehilangan kesempatan untuk memahami persoalan yang lebih besar.

Di panggung “Kepala Badan”, kesembuhan menjadi sesuatu yang ironis. Orang-orang tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka memperoleh ketenangan dengan harga yang terlalu mahal, kehilangan kepala yang berarti kehilangan logika dan kesadaran.

Dokter, Ilmu Pengetahuan, Kekuasaan dan Absurditas sebagai Bahasa Panggung
Ada satu unsur lain yang menarik untuk dibaca, yakni keberadaan dokter dan tim medis yang menjalankan mandat Walikota. Dalam kehidupan nyata, saya menafsirkan dokter adalah representasi pengetahuan, penelitian, diagnosis, dan kemampuan untuk mencari jalan keluar berdasarkan pertimbangan ilmiah.

Namun, dalam lakon ini, ilmu pengetahuan justru berada dalam posisi yang problematis. Dokter dan timnya menjadi pelaksana keputusan kekuasaan. Mereka menjalankan mandat, meskipun tindakan yang dilakukan bertentangan dengan nalar kemanusiaan.

“Jika ditarik kesimpulannya, dokter seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan bagaimana menghilangkan sakit kepala. Ia perlu mempertanyakan mengapa kepala harus dihilangkan untuk menyembuhkan penyakit.“

Bahkan, lebih jauh lagi, walau ia paham perlu mempertanyakan siapa yang sebenarnya sedang berusaha disembuhkan, masyarakat atau kekuasaan yang tidak tahan mendengar keluhan masyarakat?

Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, namun justru menjadi inti persoalan. Dari sisi dramaturgi, pilihan Teater Djarum untuk mengangkat persoalan serius melalui komedi absurd merupakan keputusan yang menarik. Mereka tidak perlu menghadirkan pidato politik panjang atau dialog yang secara langsung menunjuk siapa yang salah.

Cukup dengan kemultitafsiran sebuah kota yang dilanda pandemi sakit kepala dan seorang wali kota yang memutuskan untuk menghilangkan kepala warganya, penonton sudah diajak memasuki wilayah kritik yang luas.

“Absurditas memungkinkan sesuatu yang sulit diterima dalam kehidupan nyata menjadi mungkin di atas panggung. Justru melalui ketidakmungkinan itu, penonton dapat melihat kenyataan dari sudut yang berbeda.”

Kepala yang dihilangkan menjadi metafora yang bekerja pada beberapa lapisan. Ia dapat dibaca sebagai hilangnya nalar publik, hilangnya kebebasan berpikir, hilangnya daya kritis, atau bahkan hilangnya tanggung jawab penguasa dalam menyelesaikan persoalan rakyatnya.

Komedi menjadi pintu masuk dimana penonton mungkin tertawa melihat keanehan situasi, tingkah para tokoh, atau konsekuensi dari keputusan wali kota. Namun, tawa itu tidak berhenti sebagai hiburan. Yang saya rasakan, ia menyisakan pertanyaan ironi yang perlahan muncul setelah adegan selesai.

Inilah salah satu fungsi penting teater yang ditunjukkan oleh Teater Djarum, bukan memberikan jawaban yang sudah jadi, melainkan menciptakan ruang agar penonton berani mengajukan pertanyaan yang mungkin selama ini dihindari.

Pementasan dua sesi kemarin, pada pukul 15.00 dan 19.30 WIB tidak ditutup dengan khotbah moral yang menjelaskan apa yang harus dipikirkan penonton. Lampu dipadamkan saat pertanyaan masih menggantung di langit-langit di atas kepala masing-masing.

Pilihan semacam ini memberi ruang bagi penonton untuk membawa pulang pemikirannya. Tidak ada tokoh yang secara tiba-tiba tampil sebagai penyelamat. Tidak ada penguasa yang mendadak menyadari kesalahannya. Tidak ada masyarakat yang seketika memperoleh kembali kepalanya.

Penonton dibiarkan berhadapan dengan absurditas yang telah disajikan. Barangkali memang demikian seharusnya sebuah pertunjukan yang ingin berbicara tentang kesadaran.

“Asa Jatmiko sangat paiawai untuk tidak perlu mengambil alih pekerjaan berpikir penontonnya.”

"Kepala Badan" mengajak kita memilih, apakah kita ingin menjadi masyarakat yang akhirnya tidak pusing karena sudah tidak punya kepala, atau masyarakat yang tetap pusing, tetap berisik, tetap berpikir, dan tetap menolak menyerahkan kepalanya?

Malam itu, keluar dari Taman Budaya Kudus, saya memeriksa kepala saya sendiri. Masih ada dan masih pusing. Masih menyimpan banyak pertanyaan yang belum menemukan jawaban.

Dan untuk saat ini, itu adalah kabar baik. Sebab, barangkali penyakit paling berbahaya bukanlah sakit kepala, melainkan ketika seseorang tidak lagi merasa perlu menggunakan kepalanya.(*)

Esai: Septiana Wibowo

Artikel terkait: